PERHATIAN negara terhadap kelompok masyarakat marjinal secara sosial mencerminkan keinginan bangsa tersebut mencapai kemajuan. Suatu bangsa dapat dianggap maju jika berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan berarti negara yang maju terlepas dari masalah-masalah kemiskinan, namun yang patut diperhatikan adalah bagaimana perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, kemiskinan menjadi musuh bagi setiap negara.
Definisi tentang kemiskinan memang sangat beragam. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Beberapa pengertian lainnya memasukkan unsur sosial dan moral sebagai variabelnya. Secara struktural, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi yang tercipta akibat ketimpangan kepemilikan modal dan alat produksi.
Kemiskinan di sini diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat atas sistem pemerintahan yang menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang tereksploitasi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup, budaya dan pola-pola interaksinya bukanlah sesuatu yang terberi, namun tercipta karena adanya peran struktur yang menindas. Seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapat struktur sosial yang timpang. Perspektif ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.
Kemiskinan bukan semata-mata fenomena sosial, tetapi lebih merupakan fenomena struktural. Pemerintah yang masih berkutat pada perspektif yang melihat kemiskinan sebagai fenomena sosial sebetulnya berupaya berkelit dari tugasnya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap problem kemiskinan. Argumen yang selalu diulang-ulang adalah bahwa kemiskinan terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan bahwa kemiskinan adalah masalah bersama. Karena itu semua untuk mengatasinya secara bersama-sama pula. Ini adalah distorsi dan manipulasi dalam bentuk yang sangat halus. Rakyat dipersuasi sedemikian rupa sehingga akhirnya lupa bahwa kemiskinan bukan fenomena struktural (Muhammad, 2005).
Tata ekonomi dan model pembangunan yang selalu berubah tetap menempatkan rakyat sebagai korban. Model pembangunan Keynesian yang telah lama dianut oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia patut kiranya dipertanyakan kembali keampuhannya. Tak bisa dipungkiri bahwa penerapan teori Keynes telah sukses merekontruksi negara-negara berkembang. Namun masa keemasan itu hanya bertahan selam kurun waktu 20 tahun yaitu antara tahun 1950-1970. Banyak teori dan doktrin pembangunan memiliki kesamaan komposisi, ialah mendefinisikan pembangunan ekonomi hanya sebagai pertumbuhan ekonomi.
Tak bisa disangkal, para ekonom Keynisian masih mendasarkan proposisi yang mendasari konsepsi kemajuan dalam tradisi ekonomi klasik bahwa kemajuan adalah sebuah proses linier. Gagasan pembangunan didasarkan pada proposisi itu. Pembangunan itu dipahami sebagai proses linier yang bakal mewujudkan apa yang pernah disebut oleh Adam Smith sebagai “kekayaan” bagi masyarakat yang terbelakang dan primitif. Agar bisa menjadi negara industri, negara-negara non industri harus menempuh jalan yang sama persis dengan yang dahulu dilalui negara-negara industri barat.
Saatnya para ekonom Indonesia mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Dengan segenap kelemahan dan kelebihannya, ekonom Indonesia bisa saja mempelajari, misalnya, pada Amartya Sen tentang bagaimana pembangunan ekonomi dan demokrasi direformulasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Sen (2000) mengemukakan bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kebebasan politik, sementara pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Meski demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah ada kelaparan. Pemerintahan yang demokratis akan lebih tanggap pada masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya.
Di sadur dari Buku Daman Huri, Salah Satu Penulis Buku “Demokrasi dan Kemiskinan” serta dari berbagai sumber
Definisi tentang kemiskinan memang sangat beragam. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Beberapa pengertian lainnya memasukkan unsur sosial dan moral sebagai variabelnya. Secara struktural, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi yang tercipta akibat ketimpangan kepemilikan modal dan alat produksi.
Kemiskinan di sini diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat atas sistem pemerintahan yang menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang tereksploitasi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup, budaya dan pola-pola interaksinya bukanlah sesuatu yang terberi, namun tercipta karena adanya peran struktur yang menindas. Seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapat struktur sosial yang timpang. Perspektif ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.
Kemiskinan bukan semata-mata fenomena sosial, tetapi lebih merupakan fenomena struktural. Pemerintah yang masih berkutat pada perspektif yang melihat kemiskinan sebagai fenomena sosial sebetulnya berupaya berkelit dari tugasnya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap problem kemiskinan. Argumen yang selalu diulang-ulang adalah bahwa kemiskinan terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan bahwa kemiskinan adalah masalah bersama. Karena itu semua untuk mengatasinya secara bersama-sama pula. Ini adalah distorsi dan manipulasi dalam bentuk yang sangat halus. Rakyat dipersuasi sedemikian rupa sehingga akhirnya lupa bahwa kemiskinan bukan fenomena struktural (Muhammad, 2005).
Tata ekonomi dan model pembangunan yang selalu berubah tetap menempatkan rakyat sebagai korban. Model pembangunan Keynesian yang telah lama dianut oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia patut kiranya dipertanyakan kembali keampuhannya. Tak bisa dipungkiri bahwa penerapan teori Keynes telah sukses merekontruksi negara-negara berkembang. Namun masa keemasan itu hanya bertahan selam kurun waktu 20 tahun yaitu antara tahun 1950-1970. Banyak teori dan doktrin pembangunan memiliki kesamaan komposisi, ialah mendefinisikan pembangunan ekonomi hanya sebagai pertumbuhan ekonomi.
Tak bisa disangkal, para ekonom Keynisian masih mendasarkan proposisi yang mendasari konsepsi kemajuan dalam tradisi ekonomi klasik bahwa kemajuan adalah sebuah proses linier. Gagasan pembangunan didasarkan pada proposisi itu. Pembangunan itu dipahami sebagai proses linier yang bakal mewujudkan apa yang pernah disebut oleh Adam Smith sebagai “kekayaan” bagi masyarakat yang terbelakang dan primitif. Agar bisa menjadi negara industri, negara-negara non industri harus menempuh jalan yang sama persis dengan yang dahulu dilalui negara-negara industri barat.
Saatnya para ekonom Indonesia mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Dengan segenap kelemahan dan kelebihannya, ekonom Indonesia bisa saja mempelajari, misalnya, pada Amartya Sen tentang bagaimana pembangunan ekonomi dan demokrasi direformulasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Sen (2000) mengemukakan bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kebebasan politik, sementara pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Meski demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah ada kelaparan. Pemerintahan yang demokratis akan lebih tanggap pada masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya.
Di sadur dari Buku Daman Huri, Salah Satu Penulis Buku “Demokrasi dan Kemiskinan” serta dari berbagai sumber
RSS Feed