Picture
Akhir-akhir ini dengan semakin seringnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengadakan pemadaman listrik di Kota Sawahlunto menyebabkan masyarakat baik para pelaku usaha maupun rumah tangga di salah satu kota tua di Indonesia ini yang notabene adalah konsumen dari PLN tersebut mulai merasa gerah serta kesal dengan pelayanan yang sangat tidak memuaskan dari PLN.  Mulai berserakan kalimat-kalimat baik yang elegan maupun sumpah serapah yang mulai mempertanyakan tentang pelayanan yang sangat jauh dari kata-kata memuaskan sehingga memicu penulis yang notabene mengawal kebijakan untuk tidak adanya pemadaman listrik di Kota Sawahlunto berdasarkan sebuah MOU dan Nota kesepakatan yang sudah di tandatangani oleh pejabat berwenang dari PLN maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada saat Aksi Demo Damai PLN Kamis/29 Oktober 2009 yang lalu menuliskan sebuah opini tentang sebuah rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan tersebut.

Masyarakat atau pelaku usaha sebenarnya dapat untuk menggugat ganti rugi ke Pengadilan sekaitan dengan terjadinya kerusakan pada alat elektronik seperti computer, kulkas, televisi dan perlengkapan alat rumah tangga yang rusak akibat pemadaman listrik. Karena kenyamanan Konsumen itu jelas-jelas sudah diatur dalam Undang-Undang No.08 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. PT. PLN dapat dijerat dengan UU tersebut akibat pelayanan buruk kepada masyarakat. Dalam pasal 62 bahkan disebut ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda 2 miliar. Penerapan Hukuman terhadap pelanggar UU Perlindungan Konsumen perlu diterapkan sehingga dapat membuat efek jera dan tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Aksi Demo Damai jilid I yang Penulis motori saat itu membuahkan sebuah MOU atau kesepakatan yang intinya adalah : “PT.PLN sebagai Produsen Listrik, tidak akan mengadakan pemadaman listrik di kota Sawahlunto sepanjang masih beroperasinya 1 unit PLTU Ombilin yang ada di Sijantang Kota Sawahlunto kecuali ada Force Majeure/bencana”

Nah inilah sesungguhnya menjadi sebuah alasan yang paling kuat oleh Penulis untuk kembali memotori aksi demo damai PLN jilid II karena tanpa alasan yang jelas PLN kembali mengulangi hal yang serupa dengan hal yang terjadi pada saat tahun 2009 yang lalu, di mana terjadi pemadaman listrik yang terjadi tanpa sebab dan alasan yang jelas. Tidak ada angin dan tidak ada hujan listrik padam. Dan itu terjadi tidak hanya sebentar malah sekarang sudah mulai menjadi-jadi karena pemadaman sudah mulai terjadi dengan durasi 4-5 kali sehari yang masing-masingnya 2 sampai 3 jam.

Kalaulah penulis tidak menyadari tentang keberadaan Pembangkit Listrik 2x100MW yang ada di Kota Sawahlunto,mungkin hati kecil ini akan dapat menerima apa yang dilakukan PLN pada saat ini karena daerah ini bukanlah penghasil listrik. Sungguh ironis malahan. Sebagai pemasok listrik ternyata PLN tidak mampu untuk memberikan kenyamanan di lokasi keberadaannya.seperti idiom “Ayam mati kelaparan di lumbung padi” atau “Ikan mati kehausan saat berenang”

Bukan bermaksud mengompori atau memprovokasi, penulis sebagai masyarakat kota Sawahlunto mungkin mewakili semua pemikiran serta keluhan semua warga masyarakat kota ini tentu kembali mempertanyakan PLN yang sudah melakukan WANPRESTASI terhadap MOU tahun 2009 itu. Penulis sudah memandang perlu kiranya kita kembali turun ke jalan saat keluhan dan suara ini sudah tidak bisa lagi di tanggapi oleh PLN, Pemerintah Kota serta Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Jadi sekarang sudah saatnya lagi kita bangkit bersuara lagi berteriak dengan lantang dan tidak lagi hanya melakukan diskusi-diskusi kosong di warung maupun tempat-tempat yang lain di setiap sudut kota….ayo bersama kita turun lagi ke jalan meninggalkan sejenak aktifitas serta segala kesibukan kita. Kita harus kembali buat mata dan fikiran mereka terbuka akan kebutuhan kita warga masyarakat kota Sawahlunto yang hanya menginginkan 1 kata…..Tidak ada lagi pemadaman listrik di kota ini sebagai kompensasi dari keberadaan PLTU Ombilin yang notabene juga ikut merusak infrastruktur yang ada serta mencemari udara kita….kalaulah sarana prasarana kota kita rusak dan udara kita tercemar oleh keberadaannya..tidak pantaskan kita menuntut kompensasi seperti itu.

Ayo warga masyarakat Kota Sawahlunto….merdekakan fikiranmu!!!!......merdekakan hatimu !!! merdekakan nuranimu !!! Hentikan keterbenaman kita dari dogma dan doktrin-doktrin kuno bahwa kita masyarakat tidak berhak bersuara serta berada dalam sebuah penjajahan baru yang bernama PLN….ingat PLATO berkata “Suara Rakyat Suara TUHAN” saat Rakyat berkehendak..maka itulah kehendak TUHAN.

Kami menunggumu !! Sawahlunto Menunggumu !!!

Kalau tidak sekarang kapan lagi !!! kalau tidak kita yang akan bersuara dengan lantang..siapa lagi !!!!


 
 
Picture
PERHATIAN negara terhadap kelompok masyarakat marjinal secara sosial mencerminkan keinginan bangsa tersebut mencapai kemajuan. Suatu bangsa dapat dianggap maju jika berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan berarti negara yang maju terlepas dari masalah-masalah kemiskinan, namun yang patut diperhatikan adalah bagaimana perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, kemiskinan menjadi musuh bagi setiap negara.

Definisi tentang kemiskinan memang sangat beragam. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Beberapa pengertian lainnya memasukkan unsur sosial dan moral sebagai variabelnya. Secara struktural, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi yang tercipta akibat ketimpangan kepemilikan modal dan alat produksi.

Kemiskinan di sini diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat atas sistem pemerintahan yang menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang tereksploitasi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup, budaya dan pola-pola interaksinya bukanlah sesuatu yang terberi, namun tercipta karena adanya peran struktur yang menindas. Seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapat struktur sosial yang timpang. Perspektif ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Kemiskinan bukan semata-mata fenomena sosial, tetapi lebih merupakan fenomena struktural. Pemerintah yang masih berkutat pada perspektif yang melihat kemiskinan sebagai fenomena sosial sebetulnya berupaya berkelit dari tugasnya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap problem kemiskinan. Argumen yang selalu diulang-ulang adalah bahwa kemiskinan terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan bahwa kemiskinan adalah masalah bersama. Karena itu semua untuk mengatasinya secara bersama-sama pula. Ini adalah distorsi dan manipulasi dalam bentuk yang sangat halus. Rakyat dipersuasi sedemikian rupa sehingga akhirnya lupa bahwa kemiskinan bukan fenomena struktural (Muhammad, 2005).

Tata ekonomi dan model pembangunan yang selalu berubah tetap menempatkan rakyat sebagai korban. Model pembangunan Keynesian yang telah lama dianut oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia patut kiranya dipertanyakan kembali keampuhannya. Tak bisa dipungkiri bahwa penerapan teori Keynes telah sukses merekontruksi negara-negara berkembang. Namun masa keemasan itu hanya bertahan selam kurun waktu 20 tahun yaitu antara tahun 1950-1970. Banyak teori dan doktrin pembangunan memiliki kesamaan komposisi, ialah mendefinisikan pembangunan ekonomi hanya sebagai pertumbuhan ekonomi.

Tak bisa disangkal, para ekonom Keynisian masih mendasarkan proposisi yang mendasari konsepsi kemajuan dalam tradisi ekonomi klasik bahwa kemajuan adalah sebuah proses linier. Gagasan pembangunan didasarkan pada proposisi itu. Pembangunan itu dipahami sebagai proses linier yang bakal mewujudkan apa yang pernah disebut oleh Adam Smith sebagai “kekayaan” bagi masyarakat yang terbelakang dan primitif. Agar bisa menjadi negara industri, negara-negara non industri harus menempuh jalan yang sama persis dengan yang dahulu dilalui negara-negara industri barat.

Saatnya para ekonom Indonesia mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Dengan segenap kelemahan dan kelebihannya, ekonom Indonesia bisa saja mempelajari, misalnya, pada Amartya Sen tentang bagaimana pembangunan ekonomi dan demokrasi direformulasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Sen (2000) mengemukakan bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kebebasan politik, sementara pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Meski demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah ada kelaparan. Pemerintahan yang demokratis akan lebih tanggap pada masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya.

Di sadur dari Buku Daman Huri, Salah Satu Penulis Buku “Demokrasi dan Kemiskinan” serta dari berbagai sumber

 
 
Picture
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabatnya Abakar radiallahu 'anhu, Umar radiallahu 'anhu, Utsman radiallahu 'anhu, bertamu kerumah 'Ali radiallahu 'anhu. Di rumah Ali, istrinya Sayidatina Fathimah radiallahu 'anha, putri Rasulullah shallallahu 'alihi wasallam menghidangkan untuk mereka madu yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk yang cantik, dan ketika semangkuk madu itu dihidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu. Baginda Rasulullah kemudian meminta kesemua sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut (Mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut).

Abubakar radiallahu 'anhu berkata, "iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut".

Umar radiallahu 'anhu berkata, "kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Utsman radiallahu 'anhu berkata, "ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan ber'amal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

'Ali radiallahu 'anhu berkata, "tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumanya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Fatimah radiallahu 'anha berkata, "seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, wanita yang ber-purdah itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yangtak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Rasulullah Shalllallahu 'alaihi wasallam berkata, "seorang yang mendapat taufiq untuk ber'amal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, ber'amal dengan 'amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat 'amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Malaikat Jibril 'alaihi ssalam berkata, "menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, menyerahkan diri; harta; dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman, " Sorga-Ku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu, nikmat sorga-Ku itu lebih manis dari madu, dan jalan menuju sorga-Ku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Wassalam......

 
 
Picture
Share tulisan dari: Fadillah Putra

GOOD Governance (GG) sebagai ramuan mujarab pembangunan internasional telah dipercaya lembaga-lembaga donor sejak lebih dari sepuluh tahun terakhir, namun sedikit sekali yang mengkaitkannya dengan krisis pangan global yang terjadi saat ini.

Chile, sebagai negara barometer ekonomi Amerika Latin mengalami penurunan daya beli rata-rata 20% hingga akhir tahun lalu (Economist/10/2007). Peter Smerdon, juru bicara World Food Program (WFP) untuk kawasan Afrika, mengatakan kenaikan harga pangan berkisar dua kali lipat di Afrika (Times/04/08). Di Indonesia, kita telah sama mearasakan kenaikan harga sejak awal tahun ini.

Berbagai spekulasi tentang sebab terjadinya krisis pangan ini – mulai dari maraknya perkebunan berorientasi biofuel, kenaikan harga minyak sebagai faktor produksi, hingga persoalan penurunan daya dukung lingkungan hidup – adalah bukti tentang rapuhnya (fragile) dunia kita. Ini juga merpakan momen yang tepat untuk mengevaluasi kerja lembaga donor internasional selama ini. Apakah rapuhnya fundamen ekonomi dunia ini merupakan bukti kegagalan proyek milyaran dollar yang disebut GG? Dan capaian MDGs tahun 2015 makin menjauh dari kemungkinan?

Berakhirnya Good Governance

Di Indonesia, penerapan konsep GG yang disponsori lembaga donor internasional telah berlangsung lama. Di tengah kekurangan di sana-sini harus diakui transparansi, partisipasi masyarakat, akuntablitas dan penegakan hukum di lingkup pemerintahan telah membaik dibandingkan sepuluh tahun terakhir. GG juga berhasil melewati garis demarkasi ideologi kanan versus kiri. Anggapan GG adalah alat lembaga neoliberal untuk melancarkan pembangunan kapitalisme dunia (Wilson, 2000) telah terpatahkan dengan dicetuskannya “Deklarasi Dakar” dalam pertemuan Socialist International di Dakar pada Juli 2004 yang juga mencantumkan GG sebagai agenda besar mereka.

Singkatnya, GG menjadi platform global tentang ke mana arah pembangunan dunia harus dicapai. Dengan inklusifnya negara, masyarakat sipil dan bisnis itu dianggap GG telah menerobos pertentangan antara paradigma pertumbuhan versus pemerataan. Dengan makin inklusifnya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah maka oligopoli dan korupsi akan menurun dan kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Inovasi-inovasi seperti pilkada langsung, musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat adalah merupakan hasil (output) dari penerapan GG. Dampaknya (outcome) adalah makin eratnya interaksi antara rakyat dengan negara terutama dalam distribusi anggaran.

Secara konseptual, seharusnya keberhasilan penerapan GG di berbagai dunia itu juga dibarengi dengan dampak kuatnya fundamental ekonomi rakyat. Kenyataannya, relasi antara kesejahteraan rakyat dengan GG tidaklah seindah teori. Makin merekatnya hubungan antara negara, bisnis dan rakyat ternyata tidak serta merta menguatkan fundamental ekonomi rakyat. Pukulan krisis pangan adalah bukti konkrit yang sekarang ada di depan mata.

Sound Governance: Arah Baru Pembangunan

Bila GG telah berhasil mengurangi kesenjangan di tingkat domestik, lantas bagaimana dengan kesenjangan internasional? Bila GG telah berhasil mengadilkan distribusi kekuasaan dan dana di tingkat lokal, apakah hal yang sama juga telah terjadi di tingkatan global? Bila orang miskin di negara berkembang telah memiliki media untuk bernegosiasi dengan orang kaya, apakah negara-negara miskin telah memiliki media yang sama? Berbagai prinsip ideal GG apakah juga sudah diimplementasikan dalam tataran internasional?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebutlah yang mengilhami Ali Farazmand (2004) dalam menggagas konsep Sound Governance (SG) yang sekaligus membuka arah baru bagi pembangunan global ke depan. Setelah GG berhasil menginklusifkan hubungan si kaya dan si miskin di tingkat nasional, maka fase berikutnya adalah menginklusifkan hubungan negara kaya dengan negara miskin melalui agenda SG.

Sepuluh tahun lalu di depan Konferensi PBB, Presiden Tanzania Julius K. Nyerere, dengan lantang telah mengkritik habis-habisan GG yang dikatakanya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. GG hanya akan mengerdilkan struktur negara berkembang, sementara kekuatan bisnis dunia makin membesar. Terlepas dari benar salahnya kritik sang Presiden, tapi gugatannya terhadap pengaruh struktur global terhadap reformasi pemerintahan inilah yang mengilhami Farazmand untuk tidak hanya terfokus pada tiga aktor (pemerintah, pasar dan civil society) tetapi juga kekuatan internasional.

Formula dasar Sound Governance adalah empat aktor lima komponen. Empat aktor sudah diketahui, yaitu membangun inklusifitas relasi politik antara negara, civil society, bisnis dan kekuatan internasional. Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional. Sedangkan lima komponen adalah mencakup reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan dan manajemen.

Term “Sound” menggantikan “Good” adalah juga dalam rangka penghormatan terhadap kenyataan keragaman (diversity). Saat istilah “Good” yang dipakai maka didalamnya terjadi pemaksaan standar nilai. Berbagai proyek dari World Bank, ADB dan UNDP tentang GG juga telah memiliki alat ukur matematis tentang indikator “Good”.

Konsep “Sound” itu bisa diartikan layak, pantas atau ideal dalam konteksnya. Dalam pepatah Jawa disebut empan papan. SG pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau invoasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal. Tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap ditegakkan

 
 
Picture
Selama ini.... suara, pendapat, opini, kritikan, saran, bahkan protes dari generasi muda seolah tak pernah didengar dan diperhatikan. Ada anggapan bahwa kita yang muda ini masih belum mengerti apa-apa-lah... belum tau apa-apa-lah.... belum bisa berbuat apa-apa-lah... belum pantas-lah... belum dewasa-lah... belum bisa menjaga emosi-lah, atau apa saja yang mendiskriditkan kaum muda... Padahal kalau mau jujur... hal yang paling murni dan tidak mengandung tendensi itu hanya dimiliki oleh pemikiran orang muda... dan yang sanggup merealisasikan dan melaksanakan semua itu justru orang yang "masih" muda... Jangan lupa pada sejarah bahwa Indonesia dan dunia mengalami berbagai bentuk perubahan, baik itu kemerdekaan, transformasi, revolusi, maupun reformasi justru lahir dan dilakukan oleh orang-orang yang berusia muda... sangat muda malah....!!!

Fakta biologis juga menjelaskan bahwa otak manusia bekerja pada taraf optimum/maksimum pada saat berusia muda... artinya... ide- ide brilian dan solusi-solusi terbaik itu berasal dari usia produktif yang nota-bene adalah usia muda...

Memang harus disadari bahwa banyak hal-hal yg bersifat anarkis dilakukan kaum muda, tapi kita harus mahfum, PENYEBABNYA APA..??? BUKAN KAH ITU KARENA KITA TAK PERNAH DIDENGAR DAN DIHARGAI..??

Jadi... sekarang saatnya para generasi muda terkini bangkit dari penindasan dan penjajahan moral, kreatifitas dan cita-cita yang dibungkus dengan kepalsuan jargon dan nasehat-nasehat kuno para pro status-quo...!!!! Kita harus buat jalan agar suara, pendapat, ide, opini, saran dan kritik kita didengar, dihargai dan dilaksanakan... dan yang mengerti dan memahami hal ini juga hanya kaum muda... maka dari itu kita harus buktikan bahwa kita itu mampu, pantas, layak dan punya kapasitas untuk memimpin dan mengelola negeri ini... Bergabung lah wahai generasi muda... kini saatnya kita memulai PERUBAHAN itu...
Orang-orang muda Sawahlunto... merdekakanlah pikiran-mu...!!! merdekakanlah hatimu...!!! merdekakanlah nuranimu....!!! hentikan keterbenamanmu dalam doktrin-doktrin dan dogma-dogma kuno yang membuatmu terjajah dalam menentukan hidupmu sendiri dan keberlangsungan negeri ini....!!! Kami menunggumu.... Sawahlunto menunggumu....

Kaum Muda...!!! Kalau bukan sekarang, kapan lagi...??? Kalau bukan kita, siapa lagi...??

 
 
Picture
AGAMA hadir di muka bumi sebagai rujukan bagi umat manusia untuk bisa memaknai hakikat kehidupan, mereguk kesempurnaan hakiki, dan untuk menghadirkan harmoni hidup. Agama tidak saja berkaitan dengan usaha membangun relasi antara manusia dengan Sang Pencipta, namun juga menuntun umat manusia untuk memberikan sumbangsih bagi kemanusiaan dan alam semesta.

Berbagai agama dan kepercayaan yang disemai oleh anak Adam nampaknya memberikan banyak arti bagi pluralitas kehidupan. Pluralitas ini menuntut setiap individu untuk memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan dan perbedaan antara satu dengan yang lain serta memiliki banyak pilihan untuk membuka dan mengakhiri langkah hidupnya. Artinya, perbedaan agama dan pilihan orang untuk berkeyakinan adalah sebuah keniscayaan yang Dia ciptakan untuk menjadi berkah sekaligus ujian bagi umat manusia.

Membangun kehidupan antarumat beragama yang damai bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Kedewasaan akan pluralitas tidak saja harus dibangun dari pemahaman ajaran secara mendalam, namun ia juga membutuhkan proses kultural yang dipupuk dalam waktu yang tidak singkat. Ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan keyakinan menjadikan umat beragama sering terjebak dalam gesekan, pertentangan, konflik bahkan kekerasan yang semua itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh agama manapun. Rentetan konflik antaragama dan keyakinan yang kerap terjadi di negeri ini membuktikan bahwa keragaman yang telah lama hadir di bumi nusantara nyatanya belum tentu menjadi jaminan bahwa kedewasaan akan keragaman bisa dimiliki secara utuh. Proses membangun kehidupan bersama secara damai antarkeyakinan nampaknya menjadi upaya yang tidak pernah usai. Kedamaian dalam keragaman harus disemaikan terus menerus dan diwariskan kepada setiap generasi.

Setiap entitas agama dan kepercayaan tentunya memiliki bahasa tersendiri dalam mengkonstruksi hubungan kemanusiaan lintas keyakinan. Hal ini mengharuskan hubungan sosial keagamaan diurai dari pemahaman ajaran yang jernih. Namun setiap agama pasti mengajarkan tentang kemanusiaan, tentang perdamaian, dan tentang cinta kasih. Inilah bahasa universal yang mampu mempertemukan perbedaan keyakinan. Dalam tataran isu strategis, bahasa yang sering dipergunakan sebagai istilah bersama adalah toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme.

Ketiga idiom ini dalam esensinya memiliki irisan besar dengan gagasan demokrasi. Dalam demokrasi, sebuah bangunan bersama didirikan atas dasar pluralitas dan disangga melalui kontrak sosial yang disepakati bersama. Keragaman etnis, suku, agama, dan kepercayaan akan bisa hidup dalam payung demokrasi ketika nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dijunjung tinggi oleh semua orang... di sarikan dari berbagai buku serta literatur yg dibaca penulis......

 
 
Picture
Restorasi adalah gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri Negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama. Restorasi Indonesia bertitik-tumpu pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia dari kepura-puraan menjadi keterusterangan!

Restorasi bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (Negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Istilah ini popular sejak restorasi Meiji di Jepang yang merupakan jawaban bangsa Jepang terhadap demoralisasi dan liberalisasi agar mereka tidak kehilangan karakter dan maju menjadi bangsa yang maju. Gerakan Restorasi Indonesia meletakkan tujuan dan cita-cita dengan menjadikan Pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya.

Kehidupan nasional Indonesia saat ini sudah berada pada titik yang mengkahwatirkan. Reformasi 1998 sebagai tonggak ikhtiar demokratisasi Indonesia ternyata menyisakan kekecewaan banyak orang. Demokratisasi menjadi rutinitas suksesi kekuasaan tanpa memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, visioner, dan layak diteladani. Neoliberalime begitu mantap mencengkeram ekonomi Indonesia, sementara jatidiri sebagai orang Indonesia pun semakin tercerabut.

Restorasi beraras pada, pertama, restorasi negara yang berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong royong sesuai dengan dasar negara, dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kedua, restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, spritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif. Ketiga, restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.

Ada empat kata kunci dalam rumusan Restorasi Indonesia sebagai hasil Rapimnas I Partai NasDem. Empat kata kunci itu adalah:
  1. Memperbaiki
  2. Mengembalikan
  3. Memulihkan
  4. Mencerahkan

1.     Memperbaiki
Apa yang mesti diperbaiki? Segala sesuatu yang rusak. Hanya orang yang kurang kerjaan memperbaiki yang sudah baik. Contoh yang rusak: Sistem pemerintahan kita sistem presidensial, tetapi DPR begitu berkuasa sehingga presiden seperti bawahan DPR. Kerusakan ini harus diperbaiki. Contoh restorasi:
  • Mengangkat Duta Besar merupakan hak penuh presiden sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR seperti yang berlaku sekarang ini.
  • Mengangkat kapolri juga merupakan hak penuh presiden sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR seperti sekarang ini.
  • DPR tidak perlu campur tangan sampai ke anggaran program bahkan sampai ke anggaran proyek. Fungsi budgeting DPR dibatasi hanya pada penyusunan anggaran umum dalam penetapan BUMN.
2.     Mengembalikan
Apakah yang dikembalikan? Yang tidak pada tempatnya dikembalikan pada tempatnya. Contoh yang tidak pada tempatnya:
  • Tidak pada tempatnya partai guram mencalonkan orangnya menjadi presiden.
  • Tidak pada tempatnya menghamburkan uang rakyat untuk biaya pemilu.
  • Hilangnya gotong royong. Yang berkembang semangat individual. Gotong royong harus ditumbuhkan dan disuburkan kembali.
Contoh restorasi:
  • Partai yang meraih suara terbanyak yang menjadi presiden.
  • Melaksanakan politik ramah biaya dengan membatasi jumlah biaya pemilu untuk setiap angkatan.
  • Memelopori solidaritas terhadap warga korban bencana dan kemalangan.
3.     Memulihkan
Apa yang dipulihkan? Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Contoh yang sakit:
  • Hukum di negeri ini sudah sakit berat.
Contoh restorasi:
  • Anggota DPR dilarang dicalonkan menjadi hakim agung.
  • Pengacara/advokat yang menjadi anggota DPR harus menutup kantor firma hukumnya selama menjadi anggota DPR.
4.     Mencerahkan
Apa yang dicerahkan? Yang suram dicerahkan. Contoh yang suram:
  • Retaknya keutuhan berbangsa dan bernegara.
  • Tingkat kemakmuran rakyat yang rendah.
  • Buruknya daya saing anak bangsa di kancah global.
Contoh restorasi:
  • Memasukkan pendidikan multikultural dalam kurikulum.
  • Meredistribusi pusat pertumbuhan dengan mendekatkan industri/pabrik ke bahan baku. Misalnya: industri kayu ke Kalimantan; pembangkit listrik tenaga batubara ke Sumatera dan Kalimantan; penangkapan dan pengolahan ikan ke Maluku, NTT, dan Papua.
  • Publik yang berpendidikan lebih tinggi. Sekolah gratis sampai sekolah lanjutan atas.
 Restorasi bukan jalan pintas. Syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh dan terpadu, yang melibatkan populasi besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat dan terarah dan berjangka waktu panjang.

 
 
Picture
Aristoteles, seorang filsuf terkenal di era Yunani kuno mengatakan, manusia adalah zoon politicon (makhluk yang hidup berpolitik). Pernyataan ini menunjukkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari tidak terlepas dengan istilah yang namanya politik.

Politik ibarat bagian dari mata rantai kehidupan manusia. Masalahnya terkadang, walau kita telah berpolitik dalam hidup, kita tidak menyadari, sebab mungkin kita bagian dari orang yang beranggapan bahwa yang dikatakan politik ketika kita terlibat dalam satu wadah partai saja. Politik menurutnya hanya dalam perspektif praktis.

Politik merupakan naluri manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan masyarakat sosialnya melalui pranata-pranata sosial yang dibuatnya. Dengan politik manusia menjadi makhluk yang memiliki peradaban yang tinggi. Sebab politik memunculkan sikap dinamisasi dalam hidup. Beda halnya dengan hewan, mereka tidak bisa dikatakan berpolitik. Oleh karena itu,pola perkembangan hidupnya, seiring bergantinya waktu dan zaman, begitu-begitu saja. Namun satu sisi, politik bisa bergeser dari maknanya yang positif menjadi negatif.

Lebih tepatnya lagi, politik tersebut lebih dimotivasi keinginan hawa nafsu yang sifatnya ambisius untuk mencapai kekuasaan dan kekayaan. Dalam hal ini, istilah politik licik dan kotor dengan menghalalkan segala cara menjadi ideologinya. Tipikal politik seperti inilah yang dikatakan 'syahwat politik'. Dikatakan syahwat, sebab politik tidak disalurkannya pada tujuan yang mulia dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar.

Kendatipun pada mulanya berkomitmen menegakkan kemashlahatan bangsa, namun fakta secara umum, politik akhirnya lebih membawa dirinya tidak bernilai dalam pandangan manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, tidaklah heran, kejahatan politik banyak melibatkan lapisan unsur lingkaran politik itu sendiri. Kondisi ini akhirnya membuat banyak orang (baca: rakyat) skeptis, memandang negatif citra para politikus di negeri ini. Sikap skepstis ini pun turut menerpa orang yang track record-nya mungkin dikenal baik selama ini. Tapi apa lacur, begitu terjun di dunia politik banyak orang tidak menyukainya karena sikap politiknya yang berangkali dipandang lain (negatif) oleh rakyat.

Contoh sederhana saja, jika ditanya umat saat ini, bagaimana persepsinya jika ada ustadz atau ulama terjun dalam dunia politik? Umumnya umat menjawab, tidak simpati. Padahal ustadz dan ulama tadi barangkali berniat mulia untuk berdakwah, agar dakwahbukan hanya pada sebatas ikatan moral saja, tapi juga perlu dilakukan suatu perjuangan melalui wadah legalisasi, agar 'fatwa' dakwah lebih bersifat mengikat seperti hukum, yang berfungsi sebagai tool of social engineering.

Persepsi ini terbentuk dikarenakan rakyat mengalami trauma politik. Selama ini para politikus kita lebih sering mempraktikkan nilai politik yang tidak berkualitas kepada rakyat. Ditambah lagi, fenomena partai politik yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat, kini justru ada yang berubah menjadi wadah pengumpul uang dan pemeras orang.

Suhu politik Pilkada di Kota Sawahlunto contohnya, untuk seleksi calon Walikota n Wakil Walikota pada level tingkat partai saja, seorang calon mengaku telah menyetor hampir Rp 200 juta.Bisa dipastikan, jika contoh fenomena politik seperti ini terbiasa dipraktekkan, patut kita yakini, pola-pola seperti ini akhirnya menyuburkan budaya korupsi dan kolusi yang semakin kronis. Sebab penilaian politik kekuasaan yang muncul bukan permasalahan keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan untung dan rugi biaya money politics.

Syahwat Politik
Dalam dunia politik modern, partai secara ideal seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi rakyat. Peran partai adalah sebagai sparring partner terhadap pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan yang dianggap 'nyeleneh' buat rakyat. Manakala partai politik dilakukan atas dasar hasrat 'syahwat politik' personalnya, maka kevakuman dan inkoneksasi politik terjadi dalam menjalankan perannya. Hal ini berakibat negatif, bisa saja berujung pada pengadilan rakyat. Embrio sesungguhnya telah terlihat dari banyaknya demonstrasi rakyat yang sering terjadi di tanah air kita ini. Terbukti kita sering mendengar istilah adanya parlemen jalanan, presidium rakyat dan lain sebagainya. Fenomena ini muncul karena rakyat tidak puas dengan kinerja partai politik. Akhirnya, terjadilah istilah, komunikasi politik 'mampet' antara rakyat dan partai politik.

Partai yang profesional adalah partai yang menjalankan visi dan misi kerakyatan. Partai yang menegakkan kebaikan dan keadilan. Partai yang personalnya memahami keberadaan dirinya ada dan duduk di parlemen dikarenakan kepercayaan rakyat. Ribuan bahkan mungkin jutaan orang memberikannya mandat baginya untuk berjuang dalam platform politikamar ma'ruf nahi munkar.Oleh karena itu, dalam rangka membendung 'syahwat politik' para personal politik perlu melakukan self introspection (introspeksi diri) melalui suatu perenungan sbb:

Pertama, kegiatan politik yang dilakukannya merupakan bagian dari jihad sosial dan jihad nafsi (diri sendiri), yang dipandang Tuhan sebagai suatu kemuliaan. Dalam visi keislaman, jihad bisa dilakukan dalam arti luas, tidak mesti melalui peperangan fisik.

Kedua, kegiatan politik merupakan naluri manusia dalam hidupnya. Di dalamnya terbingkai kebaikan dan kesucian jiwa. Personal partai politik harus sadar, politik tidak boleh mengingkari kebenaran nurani (dhamir). Maka keputusan-keputusan yang dilahirkan pun jangan sampai bertentangan dengan hati nurani sendiri. Suara hati harus dijadikan pedoman dalam hidup.

Ketiga, personal partai politik merupakan publik figur bagi rakyat, setidaknya bagi konstituennya sendiri, yang diberikan amanah. Amanah merupakan titipan sosial yang berhubungan dengan pengadilan Tuhan nantinya di akhirat. Amanah mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan hidup bangsa.

Kebebasan saluran media cetak dan elektronik membantu rakyat melihat sepak terjang lingkaran para politikus secara jelas. Adanya ketimpangan-ketimpangan politik yang kita rasakan di negeri ini menjadi barometer bagi kita untuk melihat dan menilai partai politik yang dianggap qualified. Partai mana yang menjalankan 'moral politik' dan yang menjalankan 'syahwat politik'. Kalau kita kaji dari sudut agama, keterpurukan bangsa ini merupakan teguran Tuhan bagi kita, karena selama ini kita dalam bernegara cenderung hanya mengikuti 'syahwat politik' belaka.

 
 
Picture
Share dari Tulisan PENDIDIKAN ASPIRASI POLITIK RAKYAT

Istilah bandit politik dalam buku Mancur Olson (1932-1998) seorang ilmuwan politik dan ekonomi Amerika Serikat yang berjudul ”Power and Prosperity” (2000), Olson membedakan antara efek-efek perekonomian negara dibawah tipe-tipe pemerintahan yang berbeda karakternya. Tipe-tipe pemerintahan yang dimaksud diantaranya adalah pemerintahan tirani, pemerintahan anarki dan pemerintahan demokrasi. Olson berargumen bahwa para Bandit Politik (Roving Bandit) dibawah pemerintahan yang anarki adalah para politisi yang bekerja secara intensif untuk mencuri kekayaan negara dan merusak tatanan sosial-politik kenegaraan. Sedangkan Bandit Politik (Stationary Bandit) dibawah pemerintahan tirani adalah para politisi yang bekerja secara intensif untuk menguasai kesuksesan perekonomian dengan sambil berupaya untuk tetap terus berkuasa agar mereka bisa mengambil hasil dari kesuksesan perekonomian tersebut. Lalu bagaimana para Bandit Politik di bawah pemerintahan demokratis?

Didik J. Rachbini dalam buku ”Teori Bandit” mendeskripsikan "tersumbatnya saluran aspirasi publik (rakyat) yang dipercayakan kepada legislatif baik pusat maupun daerah, dan mandulnya kinerja eksekutif melakukan maksimalisasi pelayanan publik" bisa mengindikasikan kemunculan para Bandit Politik dibawah pemerintahan demokratis.

Menurut saya, BANDIT POLITIK itu ada dua makna. Politisi yang menjadi bandit dalam dua perspektif yang berbeda. Bandit Politik yang pertama adalah para Politisi Busuk dan yang kedua adalah para Politisi Pemberontak. Bandit Politik yang terdiri dari para Politisi Busuk adalah mereka para politisi yang melecehkan politik dengan perilaku politik yang tidak baik dengan ukuran selalu dominan dalam sikap dan pilihan tindakan untuk mencari keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya sendiri bahkan secara sadar dan sengaja tidak peduli dengan kerugian bagi orang lain terutama massa rakyat sebagai akibat dari yang mereka lakukan.

Sedangkan Bandit Politik yang terdiri dari para Politik Pemberontak adalah mereka para politisi yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan realitas politik yang tidak baik akibat ulah para bandit politisi busuk.

PEMILU LEGISLATIF 2014 dan Para BANDIT POLITIK

Seperti yang sudah ramai dibicarakan bahwa Pemilu Legislatif akan dilaksanakan bulan April 2014 mendatang..., yang terpenting adalah relakah kita Pemilu ini dikuasai para "BANDIT POLITIK"? Mari berdiskusi...

Sumber Referensi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson
http://en.wikipedia.org/wiki/1921_Svanetian_Uprising
http://padang-today.com/?today=news&id=11147
http://www.antaranews.com/berita/1258493225/pilkada-serentak-sumbar-diusulkan-mundur-

 
 
Picture
Aku tidak mau mengambil sesuatu dari rakyatku. Aku justru ingin memberi mereka. (Bung Karno)